Indotorial.com, - Di awal tahun 2016, BPJS Kesehatan telah membentuk Posko Pemantauan dan Penanganan Pengaduan Distribusi (PPPD) KIS-PBI yang tersebar mulai dari Kantor Pusat hingga ke tingkat Kantor Layanan Operasional Kabupaten/Kota (KLOK). Posko ini bertujuan memantau distribusi Kartu Indonesia Sehat (KIS) bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) agar tepat sasaran dan dapat digunakan sesuai kebutuhan.
Dalam jumpa pers di ruang rapat Sekretariat Daerah Balai Kota Solok, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Solok, Dewi Kurnia Wijayanti, SE MM MPH, menyampaikan bahwa posko ini merupakan langkah antisipatif dalam meningkatkan layanan kesehatan. "Posko ini memantau distribusi KIS-PBI yang sudah diserahkan BPJS Kesehatan ke pihak ketiga, memastikan apakah kartu tersebut sudah sampai ke peserta eks-Jamkesmas sesuai dengan data masterfile," ujar Dewi.
Posko PPPD KIS-PBI juga menerima pengaduan terkait masalah distribusi, seperti peserta pindah domisili, meninggal dunia, atau sudah tidak tergolong miskin. Data BPJS Kesehatan mencatat bahwa di wilayah Kantor Cabang Solok yang meliputi Kota Solok, Kabupaten Solok, Solok Selatan, Dharmasraya, Sijunjung, dan Kota Sawahlunto, terdapat 300.943 peserta KIS-PBI.
Dewi mengimbau agar peserta yang dinonaktifkan sebagai PBI segera mendaftarkan diri sebagai peserta JKN-KIS non-PBI dan membayar iuran secara rutin. “Kepesertaan JKN-KIS wajib bagi seluruh masyarakat, sehingga kartu tanda kepesertaan KIS agar disimpan karena dapat digunakan kembali setelah terdaftar sebagai peserta JKN-KIS non-PBI,” tambah Dewi.
BPJS Kesehatan juga menegaskan bahwa proses distribusi KIS-PBI tidak dipungut biaya dan mengimbau masyarakat melaporkan segala bentuk pungutan yang ditemukan. Kartu Indonesia Sehat (KIS) merupakan tanda kepesertaan JKN yang memungkinkan masyarakat mengakses pelayanan kesehatan secara komprehensif melalui fasilitas kesehatan berjenjang sesuai indikasi medis.
