Indotorial.com, - Dalam rangka kunjungan kerja terpadu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Solok mengunjungi Pemerintah Kota Bandung, guna mempelajari lebih dalam mengenai penerapan Smart City. Kunjungan tersebut difokuskan pada Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bandung, yang merupakan lembaga teknis daerah yang memegang peran kunci dalam pengembangan Smart City. Sebagai pelopor penerapan teknologi dalam pemerintahan, Kota Bandung dikenal sebagai salah satu kota percontohan Smart City terbaik di Indonesia, yang digagas oleh Walikota Ridwan Kamil.
Bandung telah berhasil menggunakan teknologi sebagai "darah" dan "saraf" dalam proses pemerintahan, dengan memanfaatkan teknologi informasi (TI) untuk mempermudah berbagai urusan pemerintahan. Konsep inilah yang membuat DPRD Kota Solok tertarik untuk mengunjungi dan mempelajari langsung bagaimana sistem ini diterapkan di Bandung.
Diskominfo Kota Bandung sendiri merupakan gabungan dari Dinas Informasi dan Komunikasi serta Kantor Pengolahan Data Elektronik, yang sejak tahun 2009 telah berganti menjadi Badan Komunikasi dan Informatika, hingga akhirnya menjadi Diskominfo Kota Bandung. Lembaga ini melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang komunikasi, informatika, dan hubungan masyarakat berdasarkan asas otonomi dan pembantuan.
Kepala Bidang Pos dan Telekomunikasi Diskominfo Kota Bandung, Sigit Iskandar, dalam paparannya kepada rombongan DPRD Kota Solok menjelaskan bahwa penerapan Smart City bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan dan kenyamanan warga. Salah satu inovasi yang telah diimplementasikan adalah penyediaan akses internet gratis di ruang publik seperti taman-taman kota. "Fasilitas ini tidak hanya menarik warga untuk berkunjung, tetapi juga mengembalikan fungsi taman sebagai ruang publik yang aktif," ungkap Sigit.
Selain itu, Diskominfo juga menerapkan layanan kartu pintar yang dapat digunakan masyarakat untuk membayar tarif transportasi umum seperti angkot, bus, serta tarif parkir di Kota Bandung. Inovasi ini didukung dengan penataan angkot serta pembangunan sistem transportasi modern, termasuk pengadaan bus ukuran ¾ dan rencana pembangunan monorel di masa depan.
Bandung Smart City adalah sebuah konsep yang menempatkan teknologi sebagai jantung kota, dengan koneksi yang terintegrasi di berbagai bidang. Hal ini memungkinkan efisiensi dalam penanganan permasalahan kota, mulai dari pengelolaan kemacetan, penanganan sampah, perbaikan infrastruktur jalan, hingga pengelolaan lahan pertanian melalui analisis data spasial yang komprehensif.
Sigit juga menjelaskan bahwa informasi terkait jumlah penduduk, kemacetan, dan kondisi jalan yang rusak diolah dan digunakan untuk pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat. Teknologi ini mendukung pengawasan kota dan memberikan solusi praktis terhadap berbagai masalah yang dihadapi oleh Kota Bandung.
Sementara itu, Amiril Mu’Minin dari Seksi Sarana dan Prasarana Diskominfo Kota Bandung menambahkan bahwa penerapan Smart City ini semakin sempurna dengan adanya Bandung Command Center (BCC). BCC adalah pusat komando yang memungkinkan pengawasan kota hanya dengan melihat layar monitor. "Masyarakat cukup menggunakan komputer atau gadget yang terintegrasi dengan internet untuk mengakses informasi kota," jelas Amiril.
Anggota DPRD Kota Solok, Ramadhani Kirana Putra, menanyakan tentang aplikasi yang digunakan di BCC. Amiril menjawab bahwa dalam BCC terdapat ratusan aplikasi yang dapat memantau kondisi Kota Bandung secara real-time. Aplikasi-aplikasi ini mencakup data cuaca, peta, lokasi kendaraan khusus, dan rekaman CCTV. Dengan teknologi ini, pelanggaran lalu lintas dapat terdeteksi melalui kamera CCTV yang dipasang di berbagai titik di kota.
Command Center sendiri merupakan bagian penting dari Bandung Smart City, yang memungkinkan pengawasan kota secara digital. Dengan adanya BCC, pengambilan keputusan bisa dilakukan lebih cepat, dan kinerja pemerintah dapat dipantau secara efisien. "Wali Kota Bandung setiap hari memantau jalannya pemerintahan melalui BCC, yang memungkinkan solusi cepat terhadap permasalahan publik," tambah Sigit.
Rusnaldi, anggota DPRD Kota Solok, menggarisbawahi pentingnya teknologi ini dalam meningkatkan pelayanan publik. "Dengan adanya BCC, pengurusan KTP, perizinan, hingga pemantauan kondisi lalu lintas dan banjir dapat dilakukan secara real-time. Inilah yang harus dipelajari dan diterapkan di Kota Solok," katanya.
Amiril juga menjelaskan tentang evolusi BCC yang dimulai dari versi 1.0 pada tahun 2015 hingga penyempurnaan versi 3.0 yang direncanakan pada tahun 2016. Selain itu, perekrutan operator BCC dilakukan dengan seleksi ketat, mengingat teknologi yang digunakan sangat canggih dan membutuhkan keahlian khusus di bidang IT.
"Pemerintah Kota Bandung merekrut operator non-PNS yang ahli di bidang IT untuk mengoperasikan BCC. Selain tes kemampuan IT, calon operator juga harus melalui psikotes dan tes bahasa Inggris. Syaratnya minimal lulusan D3 dengan IPK 3,0," jelas Amiril. Ia juga menyebutkan bahwa desain BCC terinspirasi dari film futuristik "Star Trek," di mana seluruh pelayanan publik dapat diakses dengan mudah melalui teknologi canggih.
Sejak tahun 2015, BCC yang terletak di Balai Kota Bandung telah menjadi pusat pengendalian kota, dengan anggaran sebesar Rp 30 miliar untuk pengadaan teknologi canggih ini. Teknologi video analisis yang diterapkan di BCC memungkinkan sistem untuk mendeteksi dan memberikan notifikasi otomatis terhadap kejadian-kejadian tertentu, seperti pelanggaran lalu lintas atau bencana.
Sistem GPS Tracking yang dipasang di kendaraan operasional Pemkot Bandung, seperti mobil pemadam kebakaran, ambulans, dan bus sekolah, juga memungkinkan pemantauan pergerakan kendaraan secara real-time. Hal ini memudahkan operator untuk menindaklanjuti laporan warga dan mempercepat penanganan masalah.
BCC juga dilengkapi dengan fitur "panic button," yang memungkinkan warga untuk melaporkan kejadian darurat seperti kecelakaan atau tindak kriminal. Aplikasi ini nantinya dapat diakses melalui smartphone berbasis Android dan iPhone.
Selain mengunjungi Kota Bandung, rombongan DPRD Kota Solok juga melanjutkan kunjungan ke Kota Cimahi. Di sana, mereka berdiskusi tentang pengelolaan pasar, perizinan, tata kota, dan isu-isu lainnya yang relevan dengan pengelolaan perkotaan. Rombongan DPRD Kota Solok terdiri dari Wakil Ketua DPRD Martin Jofari, anggota dewan seperti Rusnaldi, Herdiyulis, Ramadhani Kirana Putra, dan anggota DPRD lainnya, serta pejabat SKPD Kota Solok, termasuk Diskominfo dan Satpol PP. Kunjungan ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru bagi Kota Solok dalam meningkatkan pelayanan publik dan pengelolaan kota yang lebih modern dan efisien.